Pemerintah Nigeria tengah fokus pada harmonisasi hukum federal sebagai upaya memperkuat tata kelola negara. Harmonisasi hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat sistem hukum nasional, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan di tengah keragaman sistem hukum dan budaya di Nigeria.
Latar Belakang Harmonisasi Hukum di Nigeria
Nigeria merupakan negara federal dengan sistem hukum yang kompleks, terdiri dari hukum federal, hukum negara bagian, serta hukum adat dan agama yang berlaku di berbagai wilayah. Keragaman ini sering menimbulkan tumpang tindih dan ketidakharmonisan dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, harmonisasi hukum menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan berbagai aturan dan norma hukum agar dapat berjalan secara sinergis dan efektif.
Tujuan Harmonisasi Hukum Federal
Harmonisasi hukum federal di Nigeria bertujuan untuk:
-
Meningkatkan kepastian hukum dengan menyatukan berbagai peraturan yang selama ini berbeda antara tingkat federal dan negara bagian.
-
Mengurangi konflik hukum yang muncul akibat perbedaan sistem hukum, terutama antara hukum umum (common law) dan hukum adat atau agama.
-
Mendukung pembangunan nasional dengan menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pendekatan Harmonisasi Hukum
Pemerintah Nigeria mengadopsi pendekatan harmonisasi yang mempertimbangkan keragaman tradisi hukum dan budaya masyarakatnya. Hal ini mirip dengan model harmonisasi hukum yang diterapkan di beberapa negara Afrika lainnya, seperti yang dilakukan oleh OHADA (Organization for the Harmonization of Business Law in Africa) di Kamerun, yang berhasil menyatukan hukum bisnis dari berbagai sistem hukum menjadi satu kesatuan yang berlaku secara nasional tanpa perlu pengesahan ulang oleh parlemen masing-masing negara bagian12.
Tantangan dan Peluang
Proses harmonisasi hukum di Nigeria menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:
-
Kompleksitas sistem federal yang memberikan otonomi luas kepada negara bagian dalam membuat peraturan daerah.
-
Resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang khawatir kehilangan kekuasaan atau identitas hukum lokal.
Implementasi dan Langkah Ke Depan
Pemerintah Nigeria telah mulai melakukan revisi dan penyesuaian peraturan perundang-undangan di tingkat federal dan negara bagian agar lebih harmonis.
