kppnbojonegoro.net – Pada 7 Oktober 2024, otoritas kesehatan di Jalur Gaza melaporkan bahwa konflik selama setahun terakhir telah menyebabkan lebih dari 41.909 orang meninggal dan 97.303 lainnya terluka akibat serangan Israel.
Insiden ini bermula dari serangan oleh kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.189 orang, melukai 7.500 lainnya, dan menyebabkan 251 orang disandera di Israel.
Konflik ini mencerminkan kehancuran yang tak terbayangkan dan menimbulkan pertanyaan mengenai akar permasalahan yang memicu bencana ini. Sebuah titik krusial dalam meningkatkan ketegangan adalah terpilihnya koalisi nasionalis Yahudi yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu pada November 2022.
Pemerintahannya, yang disebut sebagai paling kanan dalam sejarah Israel, mencakup tokoh-tokoh ultranasionalis seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Pada 26 Februari 2023, serangkaian serangan oleh pemukim Yahudi terhadap desa-desa Palestina di Nablus memicu kekerasan yang melibatkan militer Israel. Insiden ini diperparah oleh pernyataan Smotrich yang mendukung penghapusan Desa Huwara.
Ketegangan semakin meningkat ketika pemerintah Israel mempercepat pembangunan permukiman di Tepi Barat, melanggar hukum internasional dan memicu lebih banyak serangan.
Israel juga melakukan serangan besar ke Kota Jenin pada Juli 2023, menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Sementara itu, blokade Israel selama 17 tahun di Jalur Gaza terus memperburuk kondisi sosial-ekonomi dan membuat 80 persen penduduk bergantung pada bantuan internasional.
Di tengah kekejaman ini, peran PBB sebagai penjaga perdamaian dunia dipertanyakan. Meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi terkait konflik, hak veto dari anggota tetap seperti AS sering kali menghambat implementasi langkah-langkah penting.
Darmansjah Djumala, mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menekankan bahwa perubahan sikap AS bisa menjadi kunci penghentian perang. Namun, reformasi PBB dinilai perlu untuk membuat organisasi ini lebih adaptif dan responsif, sebagaimana disuarakan oleh Menlu RI Retno Marsudi.
Seiring dengan negosiasi yang mengalami kebuntuan, banyak yang mempertanyakan apakah pembebasan sandera masih menjadi prioritas pemerintahan Netanyahu. Tekanan dari koalisi partai kanan membuat Netanyahu enggan mencapai kesepakatan dengan Hamas, meskipun hal ini mempertaruhkan stabilitas pemerintahannya dan masa depannya sendiri.
Konflik ini menunjukkan kompleksitas politik dan kepentingan pribadi yang mendorong berbagai pihak untuk memperpanjang krisis di wilayah tersebut. Dukungan masyarakat terhadap Netanyahu memberikan keuntungan politik, meskipun hal ini memperpanjang penderitaan di kawasan.
Di tengah ketegangan ini, muncul pertanyaan apakah perluasan konflik ke Lebanon dan Iran akan mendapatkan dukungan AS, mengingat musuh-musuh ini juga dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika. Namun, hingga kini, AS tampaknya hanya mendukung Israel dalam hal pertahanan, tanpa terlibat dalam agresi lebih lanjut.
