kppnbojonegoro.net – Dalam sebuah diskusi yang memicu perdebatan, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa KPK adalah produk reformasi, bukan warisan langsung dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Tanggapan PDIP terhadap pernyataan ini menyoroti peran penting Megawati dalam pembentukan KPK serta menegaskan perlunya fokus pada pemberantasan korupsi, bukan pada asal-usul lembaga tersebut.
Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP yang menangani Reformasi Sistem Hukum Nasional, mengungkapkan bahwa meskipun KPK lahir sebagai respons terhadap tuntutan reformasi, keputusan krusial untuk mewujudkan lembaga ini diambil oleh Megawati. Menurut Ronny, keberanian Megawati untuk meratifikasi undang-undang yang mengesahkan KPK sebagai lembaga resmi di Indonesia adalah langkah yang menentukan.
“Ibu Mega memainkan peran krusial dengan mengambil langkah berani untuk memastikan bahwa KPK tidak sekadar menjadi impian belaka,” ujar Ronny kepada wartawan pada Jumat, 13 September 2024.
Ronny menambahkan bahwa kepemimpinan Megawati yang tegas dan konsisten telah memfasilitasi terbentuknya KPK, berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang dianggapnya kurang mendukung penguatan lembaga tersebut. “Dengan segala hormat kepada Pak Nawawi, karakter kepemimpinan Ibu Mega yang berani lah yang membawa kita memiliki KPK,” tegas Ronny. Ia juga mengkritik Presiden Jokowi yang dianggapnya gagal memperkuat KPK dan bahkan diduga memanfaatkan lembaga tersebut untuk kepentingan pribadi.
PDIP menggarisbawahi bahwa KPK harus tetap berpegang pada mandat undang-undang dan menunjukkan independensinya dalam menangani kasus-kasus korupsi. Ronny menilai bahwa saat ini lebih penting bagi KPK untuk fokus pada tugasnya daripada memperdebatkan siapa yang ‘melahirkan’ KPK. “KPK harus menunjukkan independensinya seperti yang diharapkan oleh reformasi, bukan sibuk membahas siapa yang membuat KPK ini ada. Publik dan media sudah jelas menyoroti dugaan gratifikasi yang melibatkan keluarga Presiden, tapi KPK seolah tidak mendengar,” tambahnya.
Sementara itu, Nawawi Pomolango dalam sebuah acara di Ciawi, Bogor pada Kamis, 12 September, mengungkapkan bahwa meskipun KPK lahir di masa pemerintahan Megawati, lembaga ini merupakan hasil dari tuntutan reformasi, bukan semata-mata inisiatif pemerintahan saat itu. “Jangan sampai ada anggapan bahwa KPK adalah anak kandung pemerintahan Megawati. KPK lahir karena dorongan reformasi,” tegas Nawawi.
Nawawi meminta agar fakta sejarah tidak dibelokkan, menegaskan bahwa KPK adalah ‘bayi reformasi’ dan tidak sepatutnya dianggap sebagai hasil dari pemerintahan tertentu. “Jangan dibuat seolah-olah KPK adalah hasil dari era Megawati. Ini adalah hasil dari tuntutan reformasi,” pungkas Nawawi.
