Korea Selatan tengah menghadapi krisis politik terbesar dalam beberapa dekade terakhir setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024. Pemakzulan ini dipicu oleh keputusan kontroversial Yoon untuk menyatakan darurat militer pada 3 Desember 2024, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi.
Latar Belakang Krisis
Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dengan alasan untuk menanggulangi ancaman terhadap negara. Keputusan ini mencakup penangguhan kegiatan legislatif dan penempatan pasukan di sekitar Majelis Nasional. Langkah tersebut memicu protes luas dari masyarakat dan partai oposisi yang menilai tindakan tersebut sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan secara otoriter.
Pada 7 Desember 2024, Majelis Nasional gagal mencapai kuorum dalam sidang pemakzulan pertama, sehingga mosi pemakzulan tidak dapat dilanjutkan. Namun, pada 14 Desember 2024, mosi pemakzulan kedua berhasil disahkan dengan 204 suara mendukung dari total 300 anggota legislatif.
Proses Sidang Pemakzulan
Setelah pemakzulan disetujui, Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai penjabat presiden. Sidang pemakzulan kemudian dilanjutkan di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Pada 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bulat 8-0 yang mengesahkan pemakzulan Yoon dan menyatakan bahwa ia melanggar konstitusi dengan menyatakan darurat militer tanpa prosedur yang sah.
Dampak Sosial dan Politik
Keputusan pemakzulan ini memicu polarisasi di kalangan masyarakat Korea Selatan. Pendukung Yoon, terutama dari kalangan konservatif, menganggap pemakzulan ini sebagai serangan terhadap demokrasi dan stabilitas negara. Sementara itu, kelompok oposisi dan masyarakat sipil memandangnya sebagai kemenangan bagi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Krisis ini juga berdampak pada perekonomian dan pasar keuangan Korea Selatan, yang mengalami ketidakpastian akibat ketegangan politik yang berkepanjangan.
Prospek Pemilu dan Masa Depan Politik
Pemerintah Korea Selatan telah menetapkan pemilu presiden untuk tanggal 3 Juni 2025. Beberapa nama calon muncul, termasuk Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang memimpin dalam jajak pendapat, serta Kim Moon-soo dari kalangan konservatif.
Kesimpulan
Sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol menandai titik balik dalam sejarah politik Korea Selatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi Korea Selatan tetap kuat dan mampu menanggulangi upaya-upaya yang dapat merusak prinsip-prinsip dasar negara. Namun, krisis ini juga mencerminkan adanya ketegangan dan polarisasi yang mendalam dalam masyarakat, yang memerlukan upaya rekonsiliasi dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara.
