KPPNBOJONEGORO.NET – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merespons secara resmi temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan pelanggaran dalam operasi militer di beberapa daerah konflik. Pernyataan resmi ini muncul setelah Komnas HAM merilis laporan investigasi yang memuat sejumlah dugaan pelanggaran oleh aparat di lapangan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Markas Besar TNI AD, Kepala Dinas Penerangan TNI AD menegaskan bahwa institusinya menghormati proses hukum dan prinsip-prinsip HAM yang berlaku di Indonesia.
“Kami menerima temuan Komnas HAM sebagai masukan penting dalam upaya kami memperbaiki prosedur operasi di lapangan. Namun, kami juga berharap agar temuan tersebut disampaikan secara objektif dan proporsional,” ujarnya.
Komnas HAM dan Dugaan Pelanggaran
Laporan Komnas HAM menyebutkan adanya indikasi pelanggaran hak sipil oleh aparat TNI AD di daerah rawan konflik. Beberapa di antaranya terkait dengan penangkapan tanpa proses hukum, intimidasi terhadap warga sipil, serta penggunaan kekuatan secara berlebihan.
Komnas HAM menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap operasi militer, terutama yang berkaitan langsung dengan warga sipil.
Langkah TNI AD: Investigasi Internal dan Reformasi
Menanggapi laporan tersebut, TNI AD menyatakan telah membentuk tim investigasi internal guna menelusuri lebih jauh kebenaran atas peristiwa yang disebutkan. Pihak TNI AD juga membuka jalur komunikasi dengan Komnas HAM dan lembaga-lembaga sipil untuk membangun kepercayaan publik.
“Jika memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami, maka akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku,” tegas perwakilan TNI AD.
Selain itu, TNI AD mengklaim telah meningkatkan pelatihan bagi prajurit tentang pentingnya perlindungan HAM dalam setiap misi militer.
Respons Publik dan Dukungan Reformasi
Sejumlah pihak, termasuk LSM dan akademisi, menyambut baik langkah terbuka TNI AD, namun tetap mendesak agar proses pengusutan tidak berhenti pada level internal saja. Mereka mendorong keterlibatan lembaga independen dan pengadilan militer yang transparan.
Kesimpulan
Respons TNI AD terhadap temuan Komnas HAM menunjukkan adanya ruang dialog antara institusi militer dan lembaga hak asasi di Indonesia. Meski demikian, komitmen terhadap keadilan dan transparansi harus terus dijaga agar supremasi hukum dan HAM dapat ditegakkan di semua lini.
