Krisis lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar abad ke-21. Dari perubahan iklim, kebakaran hutan, pencemaran udara dan air, hingga kerusakan keanekaragaman hayati, berbagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup manusia terus meningkat. Pemerintah, sebagai pemegang kebijakan dan pengelola sumber daya publik, memiliki peran sentral dalam menghadapi krisis ini. Artikel ini akan mengulas strategi pemerintah Indonesia dalam merespons krisis lingkungan melalui studi kasus yang relevan.
Studi Kasus: Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
Salah satu contoh nyata krisis lingkungan di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan ekonomi daerah.
Strategi Pencegahan dan Penindakan
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerapkan strategi early warning system dan patroli terpadu untuk mencegah karhutla. Penggunaan teknologi seperti satelit pemantau titik panas (hotspot) dan drone telah membantu mempercepat deteksi dini.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan ditingkatkan. Sejumlah perusahaan yang terbukti membakar lahan dikenakan sanksi administratif dan pidana. Ini menandai perubahan pendekatan dari yang sebelumnya lebih lunak menjadi lebih tegas dan akuntabel.
Pendekatan Kolaboratif
Strategi lain yang diterapkan adalah pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Program Desa Peduli Gambut dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menjaga ekosistem rentan seperti lahan gambut.
Strategi Nasional: Kebijakan dan Peraturan
Pemerintah Indonesia juga menerbitkan sejumlah kebijakan strategis untuk menghadapi krisis lingkungan secara menyeluruh. Salah satunya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menargetkan penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial juga mengandung beberapa aspek terkait lingkungan. Meski banyak dikritik karena dianggap melemahkan perlindungan lingkungan, pemerintah beralasan bahwa penyederhanaan perizinan akan lebih mudah dikontrol dengan sistem digital yang terintegrasi.
Strategi Adaptasi Perubahan Iklim
Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, pemerintah mengembangkan National Action Plan on Climate Change Adaptation (RAN-API). Rencana ini mencakup sektor penting seperti ketahanan pangan, air, kesehatan, dan pesisir. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Contoh implementasi nyata dapat dilihat di DKI Jakarta melalui proyek pengendalian banjir dan revitalisasi sungai. Pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) dan normalisasi sungai menjadi bagian dari strategi adaptasi terhadap naiknya permukaan air laut dan curah hujan ekstrem.
Tantangan dan Evaluasi
Meskipun berbagai strategi telah dijalankan, tantangan dalam implementasi masih cukup besar. Kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya anggaran, serta resistensi dari kelompok tertentu seringkali menghambat efektivitas program.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan transparansi menjadi faktor kunci keberhasilan. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan akses data lingkungan, edukasi publik, dan memperkuat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.l, atau opini publik?
