Undang – Undang Yang Dapat Melarang TikTok – Mahkamah Agung pada hari Jumat memberikan pukulan telak bagi TikTok dengan menguatkan undang-undang yang dapat menyebabkan pelarangan platform media sosial berbagi video tersebut di Amerika Serikat. Dalam pendapat yang tidak ditandatangani dan tidak ada perbedaan pendapat, para hakim menolak tantangan kebebasan berbicara yang diajukan oleh perusahaan, yang berarti undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada hari Minggu sesuai rencana.
Dalam situasi yang berubah dengan cepat ini, tidak jelas apa yang akan terjadi pada saat itu, karena ada tanda-tanda bahwa Trump mungkin akan berusaha agar aplikasi tersebut tetap tersedia. Pemerintahan Biden juga telah mengisyaratkan tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk menegakkan hukum pada hari Minggu. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam , TikTok mengindikasikan akan berhenti beroperasi pada Minggu jika pemerintahan Biden tidak dapat memberikan “pernyataan pasti untuk memuaskan penyedia layanan paling penting yang menjamin tidak adanya penegakan hukum.”
“Pernyataan yang dikeluarkan hari ini oleh Gedung Putih Biden dan Departemen Kehakiman telah gagal memberikan kejelasan dan jaminan yang diperlukan kepada penyedia layanan yang merupakan bagian penting dalam menjaga ketersediaan TikTok bagi lebih dari 170 juta warga Amerika,” kata TikTok dalam pernyataan yang diunggah di X. Sentimen anti-TikTok yang mendorong Kongres meloloskan undang-undang tersebut, yang didorong oleh kekhawatiran tentang tingkat kontrol pemerintah Tiongkok atas perusahaan tersebut, telah dengan cepat menghilang di beberapa kalangan.
Lampu Hijau Untuk Undang – Undang Yang Dapat Melarang TikTok
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa “TikTok harus tetap tersedia bagi warga Amerika” tetapi masalah keamanan nasional harus ditangani. “Mengingat fakta tentang waktu yang tepat, pemerintahan ini menyadari bahwa tindakan untuk menerapkan undang-undang tersebut harus diserahkan kepada pemerintahan berikutnya, yang akan mulai menjabat pada hari Senin,” tambahnya. Trump menanggapi di Truth Social , meskipun ia tidak menjelaskan secara pasti apa yang akan ia lakukan.
“Keputusan Mahkamah Agung sudah diharapkan, dan semua orang harus menghormatinya. Keputusan saya tentang TikTok akan dibuat dalam waktu dekat, tetapi saya harus punya waktu untuk meninjau situasinya. Nantikan!” katanya. Sebelumnya, Trump mengatakan dalam posting lain bahwa ia telah membahas TikTok dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping selama panggilan telepon pada hari Jumat. Menanggapi putusan tersebut, CEO TikTok Shou Chew mengunggah sebuah video di aplikasi tersebut yang memuji Trump dan mengungkapkan harapannya akan “solusi yang membuat TikTok tetap tersedia.”
artikel lainnya : Parlemen AS Menarik Kembali Pernyataan Larangan TikTok
Departemen Kehakiman telah mengemukakan dua isu utama dalam membela undang-undang tersebut: bahwa pemerintah Tiongkok dapat melakukan kontrol terhadap konten apa yang dilihat pengguna untuk memengaruhi opini publik, dan bahwa pemerintah dapat mengumpulkan data sensitif mengenai jutaan pengguna Amerika. Dalam putusannya, pengadilan mengakui bahwa alasan keamanan nasional memengaruhi analisisnya tentang apakah ada pelanggaran kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi, dengan para hakim berfokus pada masalah pengumpulan data.
Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan pemberlakuan undang-undang tersebut “jelas tidak bergantung pada isi,” yang berarti undang-undang tersebut tidak ada hubungannya dengan pembatasan ucapan tertentu. “Skala TikTok dan kerentanannya terhadap kendali musuh asing, bersama dengan banyaknya data sensitif yang dikumpulkan platform tersebut, membenarkan perlakuan yang berbeda untuk mengatasi masalah keamanan nasional pemerintah,” kata pengadilan.
“Ketentuan yang digugat tersebut lebih jauh mendukung kepentingan penting pemerintah yang tidak terkait dengan penindasan kebebasan berekspresi dan tidak membebani kebebasan berbicara lebih dari yang diperlukan untuk mendukung kepentingan tersebut,” tambah pengadilan tersebut. Dalam pendapat yang sependapat, Hakim Neil Gorsuch menyatakan skeptisisme tentang argumen manipulasi konten pemerintah, dengan mengatakan bahwa jurnalis, penerbit, dan pihak lain “secara rutin membuat penilaian yang kurang transparan tentang cerita apa yang harus disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya.”
