kabarsatunusantara.com – Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah mengerahkan Marinir Amerika Serikat ke wilayah Los Angeles, California, untuk menghadapi protes yang sedang berlangsung. Selain itu, konflik hukum mewarnai hubungan antara pemerintah federal dan Gubernur California Gavin Newsom terkait penggunaan pasukan Garda Nasional.
Trump Tegaskan Siap Tempatkan Pasukan di Mana Saja
Pada 8 Juni, Trump menegaskan, “Kami akan menempatkan pasukan di mana-mana.” Ketika wartawan bertanya tentang standar penggunaan militer aktif di dalam negeri yang jarang terjadi, Trump menjawab, “Standar itu saya tentukan sendiri. Jika kami melihat ada bahaya bagi negara dan warga, kami akan bertindak sangat tegas demi hukum dan ketertiban.” Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan.
Protes dan Tindakan Militer di Los Angeles
Protes yang meletus pada 6 Juni di pusat kota Los Angeles muncul akibat laporan penggerebekan oleh Imigrasi dan Bea Cukai AS. Pemerintah federal mengerahkan sekitar 2.000 pasukan Garda Nasional di bawah kendali federal, kemudian menambah 2.000 personel lainnya. Selain itu, sekitar 700 Marinir bergabung dengan pasukan lain dalam misi melindungi personel serta properti federal di wilayah tersebut.
Gubernur California Ajukan Gugatan atas Pemanggilan Garda Nasional
Gubernur Gavin Newsom menggugat memo Presiden Trump yang memerintahkan pengalihan kendali Garda Nasional California ke pemerintah federal. Para ahli menilai tindakan ini melampaui kewenangan hukum. Scott R. Anderson dari Brookings Institution menyatakan, “Presiden biasanya hanya mengerahkan Garda Nasional jika terjadi pemberontakan serius atau ketidakmampuan menegakkan hukum secara biasa. Kondisi tersebut belum jelas terpenuhi di California.” Hal ini memicu perdebatan mengenai legalitas langkah tersebut.
Pemerintah Gunakan Dasar Hukum Terbatas
Trump mengacu pada pasal 12406 dari Title 10 U.S. Code untuk memanggil Garda Nasional dalam melindungi personel dan properti federal. Namun, pasal tersebut tidak memberi izin untuk melakukan penegakan hukum luas, seperti penangkapan. Chris Mirasola, profesor hukum dari University of Houston, menegaskan bahwa otoritas ini hanya untuk perlindungan, bukan untuk tugas penegakan hukum.
Marinir Hadapi Tantangan dalam Penugasan Domestik
Joseph Nunn dari Brennan Center for Justice menjelaskan bahwa Marinir tidak memiliki pelatihan penegakan hukum, seperti pengendalian massa atau penahanan warga. Mereka hanya mendukung logistik, seperti mengoperasikan kendaraan atau menjaga bangunan. Namun, tugas ini menempatkan Marinir dalam posisi hukum yang rawan, sehingga penggunaannya dalam penegakan hukum dianggap kontroversial.
Sejarah Penggunaan Militer dalam Negeri AS
Militer aktif terakhir kali digunakan di dalam negeri pada kerusuhan Los Angeles 1992 pasca kasus Rodney King. Presiden George H.W. Bush mengaktifkan Insurrection Act setelah gubernur setempat meminta bantuan untuk mengendalikan kerusuhan. Saat ini, kondisi berbeda jauh dengan situasi tersebut.
Pakar Khawatir Dampak Politik dan Sumber Daya
Para pakar mengingatkan bahwa menggabungkan fungsi militer dan penegakan hukum bisa membuka peluang campur tangan politik berlebihan. Selain itu, hal ini dapat mengurangi sumber daya dan mengancam independensi badan yang ada. Oleh karena itu, dampak langkah ini perlu mendapat perhatian serius.
