Universitas Erasmus Menyatakan Tesis Sekretaris Negara PVV Tidak Sah Setelah Terungkapnya Plagiarisme

Pada Maret 2025, Universitas Erasmus di Rotterdam, Belanda, mengumumkan bahwa tesis Sekretaris Negara untuk Asil dan Keamanan dari Partai Kebebasan Belanda (PVV) tidak sah. Keputusan ini muncul setelah investigasi mengungkapkan plagiarisme dalam karya tersebut. Pengumuman ini memicu perdebatan publik dan memperburuk ketegangan politik di Belanda, terutama soal integritas akademik dan etika politik.

Latar Belakang

Sekretaris Negara ini bertanggung jawab atas keamanan dan imigrasi. Ia dikenal dengan pandangan politik yang kontroversial dan sikap keras terhadap imigrasi. Tesisnya, yang diserahkan untuk program master di Universitas Erasmus, mendapat perhatian publik karena topiknya yang sensitif dan relevansinya dengan kebijakan pemerintah. Namun, beberapa waktu setelah tesis diterima, muncul dugaan plagiarisme.

Penemuan Plagiarisme

Investigasi dimulai setelah beberapa pihak mencurigai kemiripan tesis dengan artikel, buku, dan sumber lain yang tidak dirujuk dengan benar. Universitas memeriksa tesis menggunakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme.

Hasilnya mengejutkan. Lebih dari 30% tesis tersebut disalin langsung dari berbagai sumber tanpa atribusi yang sesuai. Bagian-bagian plagiarisme mencakup kutipan panjang dari laporan pemerintah, artikel jurnal internasional, dan dokumen kebijakan dari organisasi internasional terkait bidang keamanan dan imigrasi. Temuan ini merusak kredibilitas akademik penulis tesis.

Reaksi Universitas Erasmus

Universitas Erasmus segera merilis pernyataan bahwa tesis itu tidak sah. Mereka menegaskan bahwa mereka memiliki kebijakan ketat terkait integritas akademik dan bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat diterima.

Sebagian besar publik merasa kecewa karena pejabat tinggi pemerintah yang seharusnya menjadi teladan profesionalisme dan etika justru terlibat dalam plagiarisme. Hal ini semakin memperburuk citra pemerintah yang sudah dianggap kontroversial, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang keras terhadap imigrasi dan minoritas.

Kiriman serupa