kppnbojonegoro.net – Suhu politik nasional kembali menghangat menjelang akhir tahun. Pembicaraan mengenai koalisi Pilkada serentak kini menjadi agenda utama para elit partai politik di Jakarta. Manuver politik yang dilakukan oleh sejumlah partai besar mulai menunjukkan perubahan arah yang cukup signifikan dibandingkan saat Pemilu Presiden lalu.
Para pengamat politik menilai bahwa peta kekuatan di daerah sangat dinamis dan cair. Koalisi yang terbentuk di tingkat pusat belum tentu bisa diterapkan secara utuh di tingkat daerah. Kepentingan lokal dan ketokohan kandidat sering kali menjadi faktor penentu yang mengubah haluan kerja sama antarpartai.
Perebutan Basis Suara di Pulau Jawa
Fokus utama dari pembentukan koalisi Pilkada serentak kali ini masih tertuju pada wilayah Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dianggap sebagai lumbung suara yang wajib dimenangkan.
Partai-partai papan atas terlihat mulai menjajaki kemungkinan untuk pecah kongsi dari koalisi nasional demi mengakomodasi calon lokal yang potensial. Pertemuan tertutup antar-sekjen partai semakin intens dilakukan dalam sepekan terakhir.
Di Jawa Barat misalnya, partai yang sebelumnya berseberangan kini mulai terlihat mesra. Mereka menyadari bahwa untuk memenangkan hati pemilih Sunda, diperlukan kombinasi tokoh nasionalis dan religius yang kuat.
“Politik daerah itu sangat pragmatis. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan untuk menang,” ujar seorang direktur lembaga survei nasional saat di hubungi pagi tadi.
Faktor Elektabilitas Kandidat Jadi Penentu
Selain mesin partai, faktor elektabilitas figur menjadi kunci dalam meramu koalisi Pilkada serentak. Partai politik kini lebih realistis dalam mengusung calon kepala daerah. Mereka tidak lagi memaksakan kader internal jika elektabilitasnya rendah.
Banyak partai yang rela “meminjam” tokoh populer dari kalangan profesional, birokrat, atau bahkan kader partai lain. Strategi ini di ambil untuk mendongkrak peluang kemenangan di wilayah-wilayah yang persaingannya ketat.
Akibatnya, fenomena “kutu loncat” atau politisi yang berpindah partai menjelang pendaftaran calon kembali marak. Hal ini di anggap wajar dalam iklim demokrasi yang masih mencari bentuk idealnya.
Link Website : https://www.jayhtanenbaum.com/contact/
Potensi Munculnya Calon Tunggal
Di sisi lain, isu mengenai potensi calon tunggal juga mewarnai dinamika koalisi Pilkada serentak tahun ini. Di beberapa daerah yang memiliki petahana sangat kuat, partai-partai cenderung memilih untuk merapat dan mendukung satu nama saja.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan matinya demokrasi di tingkat lokal. Jika semua partai bergabung dalam satu koalisi gemuk, masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan pemimpin. Fenomena kotak kosong pun di prediksi akan kembali terjadi di sejumlah kabupaten dan kota.
Para aktivis demokrasi mengingatkan agar partai politik tidak hanya mengejar kemenangan mudah. Fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik rakyat harus tetap di jaga dengan menghadirkan kompetisi yang sehat.
Ancaman Politik Transaksional
Tantangan terbesar dalam penyusunan koalisi ini adalah masih kentalnya aroma politik transaksional. Isu mengenai “mahar politik” untuk mendapatkan rekomendasi partai masih sayup-sayup terdengar di kalangan akar rumput.
Biaya politik yang tinggi membuat kandidat harus memiliki modal kapital yang besar. Hal ini di khawatirkan akan memicu praktik korupsi di kemudian hari saat kandidat tersebut terpilih menjabat.
Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di minta untuk bekerja lebih ekstra. Pengawasan terhadap aliran dana kampanye dan kesepakatan di balik layar harus di perketat agar Pilkada menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
Masyarakat pun di harapkan semakin cerdas dalam melihat manuver para elit. Pilihan politik sebaiknya di dasarkan pada rekam jejak dan program kerja, bukan sekadar popularitas atau politik uang semata.